Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Terhadap Pemerintah

Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Terhadap Pemerintah

Hukum Rakyat Sipil Melakukan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Kepada Pemerintah

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar tidak boleh meninggalkan akibat buruk yang lebih besar dari kemungkaran yang hendak dihilangkan. Hal tersebut berdasarkan pada sebuah kaidah fiqih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadat (hal buruk) lebih diutamakan dari menciptakan kemaslahatan”.

Salah satu bentuk akibat buruk adalah timbulnya ancaman keselamatan pada diri pelaku amar ma’ruf nahi mungkar atau kerabatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, melakukan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap pemerintah ataupun penguasa harus mempertimbangkan beberapa hal. Imam Ghazali dalam Ihya’-nya hanya memperbolehkan dua fase dari banyak fase amar ma’ruf nahi mungkar. Yakni memberi peringatan (al-ta’rif) dan memberi nasehat (al-wa’zhu).

Baca Juga :

Imam Ghazali mengharamkan bagi rakyat sipil melakukan amar ma’ruf nahi mungkar kepada pemerintah dengan fase-fase seatasnya. Beliau mengemukakan alasan bahwa hal tersebut rawan menimbulkan dampak buruk berupa fitnah atau gejolak. Masyarakat hanya diperbolehkan memberi nasehat dan imbauan jika mendapati pemerintah melakukan hal-hal yang tidak benar. Lebih dari itu, andai pemerintah bergeming dari imbauan tersebut, masyarakat dilarang melakukan sikap perlawanan terhadap pemerintah apalagi perlawanan itu di tunjukan dengan sebuah tindakan makar.

Pendapat Imam Ghazali ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

“Akan ada seorang pemimpin bagi kalian yang menentramkan hati dan toleran. Setelah itu, akan datang seorang pemimpin yang dibenci dan mengerikan. Seorang Sahabat bertanya, ‘Apakah kami boleh melawannya, wahai Rasulullah?’ Rasul menjawab, ‘Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat’”. (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain ditambahkan :

“Ingat! Seseorang yang memiliki pemimpin, lantas ia melihatnya berbuat kemaksiatan pada Allah, maka bencilah kemaksiatan itu, tapi tetaplah taat pada mereka”. (HR. Imam Muslim)

Baca Juga :

Ibnu Taimiyyah dalam salah satu kitabnya berkata :

“Salah satu prinsip utama yang dipegang Ahlussunah wal jama’ah adalah menetapi golongan mayoritas dan tidak melawan pada pemerintah”.

Para ulama memandang jika seseorang pemimpin salah dalam memberikan keputusan (yang tidak sampai menyalahi ushul al-syari’ah atau keimanan) maka harus melakukan nasehat secara halus, dengan hikmah, dan mau’izat al-hasanah. Kemudian, apabila mereka tidak menerima nasihat tersebut maka bagi rakyat wajib untuk bersabar dan tidak boleh membelot dari pemerintah. Demi mempertahankan persatuan dan kesatuan umat. Lantas beliau mengutip hadits Nabi yang artinya : “Jika seseorang membenci suatu hal dari pemimpinnya, maka ia wajib bersabar. Sebab tiada seseorang yang menyempal dari pemerintah walau sejengkal saja dan mati dalam keadaan tersebut, kecuali ia mati dalam keadaan jahiliyyah”.

Baca Juga :

Maka dari berbagai dalil di atas, sebagai warga negara wajib hukumnya membimbing dan mengingatkan (amar ma’ruf nahi mungkar) kepada pemerintah jika melakukan suatu kekeliruan. Akan tetapi hanya diperbolehkan sebatas fase memberi pengertian (al-ta’rif) dan memberi nasehat (al-wa’zhu). Tidak lebih. Tidak boleh melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dengan menghujat pemerintah apalagi melancarkan perlawanan dengan angkat senjata. Sebab kesatuan dan persatuan adalah hal terpenting dan nomor satu dalam kehidupan sosial. Berdasar pada Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. (ir/kuliahislam)

 

Sumber : Kritik Ideologi Radikal, Deradikalisasi doktrin keagamaan ekstrem dalam upaya meneguhkan Islam berwawasan kebangsaan. Lirboyo Press 2019