Zakat Makanan Pokok

Zakat Makanan Pokok

Zakat menurut bahasa adalah “membersihkan” dan “berkembang”, sedangkan menurut istilah atau syara’ merupakan nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu (Fathul Mu’in).

Sedangkan dalam Fiqih Islam zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”. Melaksanakan zakat hukumnya fardhu ‘ain.

Zakat tidak hanya berupa hewan ternak (unta, kambing, sapi), zakat emas dan perak saja, akan tetapi zakat juga bisa berupa makanan pokok.

Dalam makanan pokok (setiap makanan yang membuat kuat atau menguatkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (I’anah Thalibin Juz 2 Hal. 178 Darul Fikr, dalam Fathul Mu’in)) diwaktu stabil, baik berupa biji-bijian seperti gandum merah, gandum putih, beras, jagung, kacang, jagung kecil, biji ful dan daqsah.

Maupun berupa buah-buahan, seperti buah kurma dan anggur, yang mencapai jumlah semuanya 5 Wasaq, yaitu tertakar 300 Sha’.

Baca juga:

Satu Sha’= 4 mud. Satu mud = 1 1/3 liter. Dalam keadaan bersih dari jerami dan kulit yang biasanya tidak turut dimakan.

Dalam hal ini ketahuilah bahwa padi yang disimpan beserta kulitnya yang tidak turut dimakan, kewajiban zakatnya adalah bila bila telah mencapai 10 wasaq (nishabnya gabah 1.323, 123 kg).

Untuk itu dikenakan zakat sebesar 10% yaitu 5%. Sebab dibedakannya besar zakat yang dikeluarkan adalah karena beratnya biaya disini, sedang ringan biayanya untuk yang di atas.

Semua hal tersebut baik disengaja ditanam maupun tumbuh secara keberulan, seperti keterangan dalam al-Majmu’ yang mengemukakan bahwa hokum seperti itu adalah hokum yang telah disepakati oleh para ulama’.

Dengan keterangan al Majmu’ ini, bisa diketahui kelemahan pendapat Syeikh Zakaria dalam Tahrirnya sebab mengikuti pada kitab asalnya.

Untuk kewajiban zakatnya, disyaratkan hendaknya ditanam oleh pemilik atau wakilnya, dan berarti tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya untuk yang tumbuh dengan sendiri atau yang ditanam oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Satu jenis tidak bisa dikumpulkan dengan jenis lainnya karena untuk menyempurnakan jumlah nishab, lain halnya macam-macam kualitas dalam satu jenis maka dapat dikumpulkan.

Dua tanaman dalam setahun bisa dikumpulkan apabila panen dari keduanya terjadi dalam satu tahun.

(cabang masalah (tentang zakat makanan pokok)). Harta Baitul Mal (maksudnya harta orang-orang muslimin yang disimpan dalam Baitul Mal (I’anah Thalibin Juz 2 Hal.185 Darul Fikr)) tidak wajib dizakati.

Demikian pula hasil dari waqafan misalnya pohon kurma, bumi yang di waqafkan untuk kepentingan umum, misalnya untuk orang-orang faqir, para ahli agama dan masjid-masjid karena tidak tertentu pemiliknya.

Wajib dikeluarkan zakat hasil dari barang yang di waqafkan kepada orang tertentu atau jamaah tertentu, missal kepada putera-putera Zaid, demikiaj disebutkan an-Nawawi dalam al-Majmu’.

Sebagian ulama’ mengeluarkan fatwa bahwa barang waqaf untuk imam masjid atau guru adalah wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya waqaf untuk orang tertentu.

Menurut pendapat yang aujah, bukanlah begitu karena yang dimaksud dengan perwaqafannya adalah kepentingannya (kepentingan imam atau guru) bukan imam atau gurunya itu sendiri.

Sebab mengikuti al Majmu’, dalam Hasyiyah Raudloh Imam Jalal al Bulqini berkata “sesungguhnya penghasilan dari bumi yang dimiliki atau diwaqafkan kepada orang tertentu, apabila bibitnya diambil dari harta pemiliknya atau penerima waqaf, maka baginya wajib mengeluarkan zakat hasil bumi tersebut.”

Apabila bibitnya itu dari harta penggarap tanah dan disini kita membolehkan Mukhabarah, maka bagi penggarap itu wajib mengeluarkan zakat hasil bumi bagiannya, sedangkan pemiliki tanah tidak wajib menzakati bagiannya, karena yang ia terima itu adalah merupakan sewa buminya.

Kalua bibit tersebut dari pemilik tanah, lalu sebagian hasilnya ia berikan kepada penggarap, maka penggarap tidak wajib menzakati, karena yang ia terima itu sebagai upah pekerjaannya. (novia_khil/kuliahislam).

Baca Juga:

SUMBER:

Rasjid, Sulaiman. 2018. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Fathul Mu’in. diterjemahkan oleh Hakim, Fikril & Abu Sholahuddin. 2014. Jawa Timur: Lirboyo Press.